By admin :strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4440990/original/090423600_1685005026-15f47b27-18b1-406a-83b1-2658c46a866a.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengungkap kekecewaan atas mutasi yang dilayangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Dia menyatakan, mutasi dari Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RS Fatmawati (RSF) tidak sesuai dengan prosedur rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Terkait mutasi Piprim, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes memberi penjelasan.
“Rotasi yang dilakukan terhadap dr. Piprim adalah hal yang biasa dalam organisasi. Selain beliau ada 12 dokter lainnya dari spesialis yang berbeda yang turut dirotasi untuk pengembangan RS Kemenkes,” mengutip keterangan resmi yang disampaikan pada wartawan pada Selasa, 29 April 2025.
Keterangan itu juga menyatakan, pemindahan Piprim bertujuan memenuhi kebutuhan mendesak di Rumah Sakit Fatmawati (RSF), yang saat ini hanya memiliki satu sub-spesialis kardiologi anak dan akan segera memasuki masa pensiun.
“Kehadiran yang bersangkutan (Piprim) diperlukan untuk memperkuat dan mengembangkan layanan kardiologi anak di RSF. Perlu diketahui bahwa RSF juga merupakan rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri (UIN) serta menjadi bagian dari jejaring rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI).”
Sekarang Pemerintah sedang menggelar Pekan Imunisasi Nasional Polio sebagai langkah strategis untuk memperkuat kekebalan anak terhadap virus polio. Pas banget, kita sempat mengupas tuntas soal PIN polio termasuk perdebatan halal dan haramnya vaksin.
Bukan Mutasi ke Tempat yang Jauh
Kemenkes pun menegaskan, mutasi Piprim tidak akan memicu kekurangan tenaga pendidik dokter sub-spesialis jantung anak di RSCM.
“Informasi bahwa RSCM akan kekurangan pendidik dokter sub-spesialis jantung anak adalah tidak tepat.“
“Saat ini, RSCM memiliki 4 dokter sub-spesialis jantung anak aktif lainnya, sehingga pelayanan kepada peserta didik dan pasien tetap terjamin dan tidak terganggu.”
Pasien yang sebelumnya mendapatkan layanan dari dr. Piprim di RSCM tetap dapat dilayani di RSF. Jarak tempuh antara RSCM dan RSF dinilai tidak jauh sehingga pelayanan kesehatan pediatrik/anak masih bisa dilakukan.
“Mutasi ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Mutasi juga berdasarkan pada kebutuhan institusi dan pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.”
Lebih lanjut, Kemenkes menyampaikan, rotasi ini bukan merupakan penghentian atau penghambatan karier dr. Piprim. Sebaliknya, penugasan ini merupakan kepercayaan untuk memperluas perannya dalam membangun dan mengembangkan layanan jantung anak di RSF, sekaligus memperkuat layanan kesehatan anak tingkat nasional.
Tahu Soal Mutasi dari Sejawat
Sebelumnya, Piprim bercerita bahwa kabar ini pertama kali ia dengar dari seorang teman sejawat yang menghubunginya pada Jumat (25/4).
“Saya ditelpon oleh salah seorang teman sejawat yang melihat ada potongan foto yang memuat ada nama saya ada di mutasi dokter, bukan hanya saya sebetulnya. Dan saya dimutasi dari RSCM ke Fatmawati, itu tanggal 25 April,” jelas Piprim dalam keterangan video, Selasa (29/4/2025).
Hingga 28 April, sambungnya, Piprim sendiri belum menerima surat mutasi tersebut. Sehingga ia ragu, apakah ini benar atau sekadar hoaks alias berita bohong.
“Tapi sepertinya sih beneran ya, surat mutasi yang ditandatangani oleh Dirjen (Kesehatan Lanjutan Kemenkes) Azhar Jaya itu sampai sekarang belum saya terima.”
Bagaimana Aturan Mutasi ASN yang Benar?
Piprim pun membahas soal aturan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi ASN.
“Disebutkan bahwa prinsip mutasi harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian kompetensi. Syarat mutasi adalah adanya permohonan mutasi atau ada usulan resmi dari instansi, kemudian ada persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian instansi asal dan instansi tujuan dan ada evaluasi prestasi kerja minimal dua tahun terakhir,” papar Piprim
Piprim menambahkan, mutasi tidak boleh mendadak tanpa pemberitahuan atau klarifikasi ke pegawai.
“Dalam kasus saya, tidak ada pemberitahuan resmi, tidak ada dialog, tidak ada klarifikasi atau persetujuan dari saya. Bahkan, saya mengetahui mutasi dari teman, bukan dari jalur resmi. Jadi, saya kira ini ada pelanggaran prosedur mutasi.”
Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPAN-RB) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Mutasi Kepegawaian, disebutkan pula bahwa mutasi harus disertai alasan tertulis yang resmi. Ada prosedur administratif, ada pemberitahuan, klarifikasi jabatan, dan penilaian kebutuhan organisasi.
“Mutasi yang mendadak tanpa dikomunikasikan bertentangan dengan prinsip manajemen ASN. Dalam kasus saya, tidak ada alasan mutasi yang dikomunikasikan, tidak ada pemberitahuan transparan sebelumnya,” jelas Piprim.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4167852/original/098707100_1663850369-gubernur_1.jpg)
… Selengkapnya