By admin :strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5202194/original/085632600_1745888156-bpom.jpg)
Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia berbagi pengalaman penting dalam mempercepat persetujuan vaksin COVID-19 di ajang World Health Summit (WHS) 2025 yang berlangsung di New Delhi, India, pada Jumat (25/4/2025).
Kepala BPOM Taruna Ikrar hadir sebagai pembicara dalam panel diskusi tingkat tinggi bertema “Strengthening Regional Vaccine Production through Introduction of Novel Technologies and Expedited Regulatory Pathways in South-East Asia”.
Dalam presentasinya yang berjudul Challenges in Expedited Approval of COVID-19 Pandemic Vaccines: BPOM Experience, Taruna membagikan tantangan dan inovasi yang dihadapi Indonesia selama pandemi.
Regulasi Adaptif di Tengah Krisis
Dalam paparannya, Taruna menegaskan pentingnya memiliki regulasi yang kuat namun adaptif, terutama di era globalisasi saat ini.
“Sebagai regulator, BPOM menghadapi tantangan besar dalam era globalisasi. Produk inovatif semakin masif, belum lagi arus lalu lintas barang yang sangat dinamis, khususnya antar negara yang saat ini sangat terbuka, dan ini membuka peluang distribusi produk ilegal. Kami harus lebih cermat dan kreatif dalam menyikapi hal tersebut,” ujarnya.
Taruna menambahkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi BPOM untuk menyeimbangkan antara percepatan proses persetujuan vaksin dan tetap menjaga standar keselamatan publik.
Mempercepat Tanpa Mengorbankan Keselamatan
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, BPOM bertanggung jawab memastikan keamanan, khasiat, dan mutu obat sejak sebelum hingga setelah dipasarkan. Dalam masa pandemi, BPOM dituntut untuk mempercepat proses tanpa mengurangi ketelitian ilmiah.
“Selama pandemi COVID-19, kami memangkas waktu evaluasi secara drastis. Misalnya, evaluasi obat generik yang biasanya memakan waktu 150 hari kerja, kami percepat menjadi hanya 5 hari kerja. Ini kami lakukan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan berbasis bukti ilmiah,” jelas Taruna.
Tidak hanya dalam evaluasi, BPOM juga mempercepat proses sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi, seperti Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Good Distribution Practices (GDP). Selain itu, BPOM memperkenalkan layanan digital seperti Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran produk, serta menerapkan sistem pelacakan berbasis 2D barcode dan proyek percontohan e-labeling.
Mengadopsi Teknologi dan Menjaga Ketahanan Kesehatan
Dalam diskusi tersebut, Taruna juga menggarisbawahi kesiapan Indonesia mengadopsi teknologi baru, termasuk platform mRNA. Indonesia berhasil mengembangkan vaksin dengan berbagai teknologi, mulai dari vaksin inactivated, berbasis protein, hingga teknologi mRNA yang canggih.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu mengadopsi teknologi tinggi seperti mRNA, tapi juga memiliki pengalaman panjang dengan platform konvensional. Inilah yang memberikan kami fleksibilitas dan ketahanan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan di masa depan,” paparnya.
BPOM juga menerapkan jalur percepatan melalui mekanisme Emergency Use Authorization (EUA) untuk mempercepat ketersediaan vaksin dan obat-obatan di masa pandemi.
Kolaborasi Menjadi Kunci Sukses
Menurut Taruna, keberhasilan Indonesia tidak lepas dari pendekatan kolaboratif pentahelix, yang melibatkan akademisi, industri, pemerintah, masyarakat, dan media.
“Peran akademisi, dukungan industri serta regulasi yang adaptif dari pemerintah, ditambah dengan keterlibatan masyarakat, menjadikan tiap tantangan dapat dilalui oleh kami,” kisahnya.
Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap langkah percepatan tetap terjaga integritas dan transparansinya, sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi ketahanan kesehatan nasional.
Menuju Masa Depan Kesehatan Global yang Lebih Baik
World Health Summit 2025 yang mengusung tema “Meningkatkan Akses untuk Memastikan Kesetaraan Kesehatan” menjadi panggung penting untuk memperkuat komitmen global dalam menghadapi tantangan kesehatan mendatang. BPOM Indonesia hadir tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam membangun masa depan kesehatan dunia.
“Kami percaya, regulasi yang kuat bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal integritas dan transparansi. Indonesia siap menjadi bagian dari solusi global,” tutup Taruna Ikrar.